Asaskesejahteraan dan keamanan Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa dan negara. Karena kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya. Tujuan Tujuan Hukum Persaingan Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan AsasKesejahteraan dan Keamanan. Asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu ataupun masyarakat dan juga kelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asa di dalam sistem kehidupan nasional. Beberapa contoh dari peristiwa yang sempat mengganggu ketahanan nasional Indonesia Untukmengolah atau memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia harus menggunakan asas maksimal, asas lestari, dan asas berdaya saing. Yang dimaksud dengan asas lestari adalah Hasil sumber daya alam harus mampu bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain; Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; Hasil sumber daya alam harus memakmurkan atau menyejahterahkan kehidupan masyarakat sekitar Prinsipketahanan nasional adalah kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kepulauan. Prinsip-prinsip ketahanan nasional adalah: Prinsip kesejahteraan dan keamanan, memenuhi kebutuhan dasar dan bagi individu, kelompok dan masyarakat, adalah ukuran keamanan nasional yang baik dan buruk. Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu. Ketahanan nasional adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh suatu negara. Sebuah negara dapat bertahan dan memiliki kestabilan disebabkan adanya strategi untuk mempertahankan diri. Termasuk dalam mencegah usaha diserang oleh bangsa lain, baik secara politik, budaya hingga militer. Agar Sedulur bisa lebih paham terkait ketahanan nasional, dalam kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama bahas apa itu ketahanan nasional, termasuk pengertian, fungsi, asas, ciri dan tujuannya. Tanpa harus berlama-lama. Yuk, mari langsung saja kita simak penjelasannya di bawah ini. BACA JUGA Pengertian Asesmen Nasional Beserta Tujuan & Aspeknya Apa itu ketahanan nasional? Sampoerna Academy Secara pengertian, ketahanan nasional merupakan sebuah situasi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan semangan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Baik segala macam tantangan, ancaman, ganggungan serta hambatan di alami secara langsung atau tidak. Namun, secara berkala pengertian ketahanan mengalami perubahan. Seperti dalam Konsepsi Ketahanan tahun 1968, yang menjelaskan bahwa ketahanan nasional adalah “Ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.” Pada Konsepsi Pertahanan Nasional tahun 1969, terdapat perbaharuan terkait pengertiannya. Berikut ini perubahan pengertian dari ketahanan nasional menurut para ahli, yaitu Ketahanan nasional merupakan keuletan dan juga daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, baik yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung akan membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung akan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara serta perjuangan nasional. Presiden Soeharto, di depan sidang DPR pada 16 Agustus 1975, menyampaikan bahwa ketahanan nasional adalah sebuah tingkat keadaan dan juga keuletan serta ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan juga mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada. Sehingga hal itu merupakan kekuatan nasional yang bisa dan mampu untuk menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan ataupun kepribadian bangsa serta mempertahankan kehidupan serta kelangsungan cita-citanya. Di sisi lain, ketahanan nasional sebagai strategi juga harus diperhatikan. Kata ini juga memiliki nama lain sebagai ketahanan negara. Konsepsi ketahanan nasional Sepuluh Teratas Ancaman ketahanan nasional merupakan hal yang sangat nyata, setidaknya hal tersebut merupakan sebuah pemikiran serius dapat pemerintah untuk diperhatikan. Untuk mewujudkan ketahanan negara, dibutuhkan sebuah pedoman atau ranan untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang dapat meningkatkan keamanan serta kesejahteraan. Pada titik ini, konsepsi ketahanan nasional dibutuhkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya, penyelenggaraan keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Sebab, pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan bisa digambarkan sebagai suatu kemampuan bangsa dalam menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran bangsa secara adil dan rata. Sementara keamanan merupakan kemampuan bangsa untuk melindungi nilai nasionalnya terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri. Ciri ketahanan negara Memenangkan Sebagai contoh ketahanan nasional, Sedulur juga harus mengetahui dengan baik apa itu ciri-ciri dari ketahanan nasional itu sendiri. Berikut ini adalah daftar dari ciri-ciri ketahanan negara, yaitu Berdasarkan pada prosedur astagatra, yaitu terdiri dari 3 faktor alami, seperti kekayaan alam, geografis, serta masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan, yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketatanegaraan, Ketahanan negara berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut untuk kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan .keamanan dan kesejahteraan. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan negara merupakan yang wajib bagi negara berkembang. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Astagatra atau gatra ketahanan negara merupakan dasar prosedur yang menjadi faktor penentu sebagai ciri dari ketahanan itu sendiri. Lovely Ristin Indeks ketahanan nasional merupakan ukuran bagi setiap negara untuk ukuran ketahanannya. Ukuran-ukuran tersebut berdasarkan dengan beberapa patokan. Salah satunya berdasarkan pada asas ketahanan itu sendiri, Berikut ini beberapa hal yang menjadi asas dari ketahanan, yaitu 1. Asas kesejahteraan dan ketentraman Pertama adalah asas kesejahteraan dan kententraman yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negaranya. Dua aspek tersebut merupakan asas penting bagi kehidupan nasional dan wajib dipertahankan dalam waktu yang lama. Dua aspek tersebut dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. 2. Asas koprehensif integral Ini merupakan asas yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Beberapa aspek yang berkaitan dengan asas ini adalah berkaitan dengan kehidupan dari setiap masyarakatnya, yaitu harmonis, terpadu, seimbang, selaran dan serasi. 3. Asas kekeluargaan Terdapat juga asas kekeluargaan, yang berarti setiap masyarakat atau warga negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, memiliki solidaritas tinggi, hidup bergotong royong, bertoleransi, dan tanggung jawab kepada sesama warga negara. Dengan begitu, asas kekeluargaan dapat terwujud dengan baik. Tujuan ketahanan nasional Polipundit Tanpa perlu diuraikan lebih jelas, Sedulur mungkin bisa memahami apa tujuan yang ingin dicapai dengan ketahanan nasional. Tujuannya jelas, yaitu untuk terwujudnya ketahanan negara itu sendiri. Hal ini juga diperjelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, disampaikan bahwa ketahanan negara yang diwujudkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga bahasa dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Sifat ketahanan negara Deposit Photos Adapun sifat dari ketahanan nasional yang perlu dipikirkan dan diwujudkan oleh pemerintah dan setiap masyarakat di Indonesia yaitu sebagai berikut Mandiri Ketahanan nasional harus percaya pada kemampuan negara, dengan prinsip ini sebuah negara tidak akan mudah bergantung pada negara lain dan dapat berdiri sendiri serta dapat berjalan secara mandiri. Prinsip ini bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian juga merupakan suatu syarat untuk dapat bertahan dalam perkembangan dunia di tengah arus globalisasi. Dinamis Ketahanan negara akan selalu berubah secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kondisi serta situasi bangsa. Maka dari itu, seyogyanya ketahanan nasional harus berorientasi pada perkembangan bangsa di masa depan agar selalu siap menghadapi perubahan. Manunggal Ketahanan negara haurus dapat mewujudkan sebuah kesatuan yang seimbang, di antara setiap aspek bernegara lainnya. Wibawa Negara juga harus berwibawa, yaitu dengan meningkatkan kualitasnya agar dapat menjadi pertimbangan dan perhitungan negara lainnya. Konsultatif Ketahanan negara juga harus bersifat konsultatif, yaitu harus dapat menjadi sulusi bagi permasalahan yang ada. Ketahanan negara menuntut pemerintah untuk mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Unsur ketahanan nasional Deposit Photos Salah satu indeks atau ukuran dari ketahanan nasional adalah unsur ketahanan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting, karena ketahanan negara tidak akan terwujud tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi bagian penting agar terwujudnya ketahanan. Adapun unsur dari ketahanan negara adalah sebagai berikut 1. Ketahanan pancagatra Deposit Photos Unsur pertama adalah ketahanan pancagatra. Pancagatra sederhananya yaitu aspek kehidupan yang berdasarkan pada hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alamnya, serta manusia dengan dirinya sendiri. Atas dasar itu, ada lima aspek yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional ketika dihadapkan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 2. Ketahanan aspek ideologi Deposit Photos Unsur kedua dalam ketahanan negara adalah aspek ideologi. Ideologi ini merupakan filsafat hidup yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Filsafat itu juga digunakan sebagai suatu dasar untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Fungsi ketahanan nasional Deposit Photos Secara umum, ketahanan nasional memiliki dua fungsi. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut Sebagai daya tangkal. Sebagai pengarah. Sebagai pedoman. Sebagai daya tangkal berarti dapat menangkal berbagai hal yang mengancam itegritas dan identitas bangsa. Sebagai pengarah bertujuan untuk mengarahkan kehidupan berbangsa agar lebih tertib dan terjaga. Sebagai pedoman yaitu untuk mempersatukan pola pikir, pola tindak dan cara kerja di antara setiap aspek kehidupan. Pengaruh ketahanan nasional dalam kehidupan bernegara Lazada Terdapat beberapa pengaruh dari ketahanan nasional yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Pengaruh tersebut dapat terlihat dari beberapa sudut pandang. Utamanya dalam menangkal segala pengaruh buruk yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sebuah tindakan dan ideologi yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Sebagai pemerintah yang menyelenggarakan negara. Ketahanan negara berfungsi untuk menangkal dan mencegah hal tersebut. Contoh lain harus menertibkan keamanan dan kedamaian dunia, yaitu harus dapat mencegah terjadi separatisme yang mengancam persatuan dan kesatuan. BACA JUGA Pengertian Identitas Nasional Beserta Jenis, Contoh & Faktornya Contoh ketahanan nasional Deposit Photos Berikut ini yang menjadi contoh dari ketahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh tersebut dapat Sedulur lihat dalam beberapa contoh di aspek di bawah ini, yaitu 1. Penegakan hukum Contoh ketahanan nasional pertama dapat kita lihat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terjadi untuk mengantisipasi dan melawan ancaman yang terjadi di, terutama yang terjadi di dalam negeri. Dengan adanya penegakan hukum, ketahanan negara dapat terwujud dengan baik. 2. Pendidikan karakter Pendidikan karakter, terutama bagi generasi muda dibutuhkan untuk dapat mewujudkan ketahanan negara di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya karakter yang kuat bagi setiap generasi muda, dapat menghadapi arus modernisasi dan globaliasai dengan baik. Sehingga hal tersebu tidak akan menganggu ketahanan nasional. 3. Keamanan lingkungan Keamanan lingkungan merupakan hal yang sederhana dan menjadi perhatian utama dalam ketahanan nasional. Hal tersebut dapat terlihat dalam level lingkungan paling kecil, yaitu dalam lingkungan RT atau RW. Dengan lingkungan yang paling sederhana, hal tersebut dapat mencegah potensi gangguan dan ancaman untuk pertahanan nasional itu sendiri. Ini juga sekaligus sebagai penyaring agar ketahanan negara dapat terwujud dengan baik. Nah itulah penjelasan lengkap terkait ketahanan nasional, mulai dari pengertian, jenis, fungsi tujuan serta bagaimana manfaat dan dampak dengan adanya ketahanan nasional. Semoga dengan penjelasan di atas, Sedulur bisa menjadi lebih tahu dan ikut menjaga ketahanan negara , minimal dalam lingkungan terdekat Sedulur. Mau belanja bulanan nggak pakai ribet? Aplikasi Super solusinya! Mulai dari sembako hingga kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap. Selain harganya murah, Sedulur juga bisa merasakan kemudahan belanja lewat handphone. Nggak perlu keluar rumah, belanjaan pun langsung diantar. Bagi Sedulur yang punya toko kelontong atau warung, bisa juga lho belanja grosir atau kulakan lewat Aplikasi Super. Harga dijamin lebih murah dan bikin untung makin melimpah. Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Siapa ini PakDosen akan membahas adapun Ketenangan Nasional? Mungkin anda pernah mendengar kata Ketahanan Kewarganegaraan? Disini PakDosen menggosipkan secara rinci tentang signifikasi, ciri, asas, kelebihan, sifat dan tujuan. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan hingga ketinggalan. Denotasi Toleransi Kewarganegaraan Kesabaran nasional ialah keadaan hidup suatu bangsa yang melingkupi semua kehidupan nasional yang terpadu, mengandung ketekunan dan kesabaran nan menyimpan kelincahan memajukan ketahanan nasional, dalam melawan dan mengamankan seluruh intikad, intimidasi, halangan dan rintangan, baik yang datang bersumber dalam dan luar, cak bagi melindungi identitas dan kesinambungan roh bangsa dan Negara dan perbangkangan menggapai tujuan kebangsaan. Di Indonesia, ketahanan kewarganegaraan dilihat lebih memadai dengan semangat sejarah perbangkangan nasion Indonesia nan beratus-ratus sukses mereservasi kesinambungan hidupnya menjadi sebuah bangsa. Yang dimaksud dengan semangat perjuanagna nasion Indonesia adalah sukma perjuangan nasion indonesia dari masa penjajahan Belanda, kolonialisme Jepang, PKI, orde lama, orde yunior dan seterusnya. Ciri Ciri Kesabaran Kebangsaan Berikut ini terdapat beberapa ciri ciri ketabahan nasional, yakni ibarat berikut Landasan pada prosedur astagrata, bilang faktor vitalitas nasional terlihat n domestik penataan astagarata nan terdiri atas 3 faktor alami adalah geografi, gana pataka, dan masyarakat dan 5 faktor kemasyarakatan yakni filsafat, garis haluan, ekonomi, mahajana budaya, dan pertahanan keamanan. berpijak pada pemahaman nasional Ialah kanun hakiki lakukan negara berkembang Dipokokkan buat melindungi kesinambungan hayat dan menumbuhkan hidup Bakal membandingbanding dan menanggulangi provokasi, gaham, kendala dan galengan baik dari luar maupun dalam Andai melindungi nan ditujukan secara terang-terangan untuk menjaga kedamaian dan ketenteraman Asas Ketahanan Nasional Berikut ini terdapat beberapa asas ketahanan nasional, yakni sebagai berikut Asas Kedamaian dan Ketenteraman Asas kesejahteraan dan keamanan adalah keistimewaan undang-undang dan wajib dipenuhi bakal setiap perorangan maupun kelompok yang adalah standar positif atau negatif toleransi kebangsaan. Asas Komprehensif Terstruktur Ketahanan kewarganegaraan melingkupi semua faktor kehidupan yang berhubungan dengan tatanan persatuan dan kombinasi secara harmonis, sepadan dan terpadu. Asas Mawas ke dalam dan Mawas Keluar Mawas ke internal bermaksud cak bagi mengembangkan kepribadian dan tingkah kayun arwah nasional menurut nilai kemandirian dan menumbuhkan status kemerdekaan bangsa. Temporer mawas keluar adalah dalam tulang beragangan memperkirakan, melawan dan menanggulangi surat berharga lingkungan vital luar negeri. Asas perkariban Asas kekeluargaan berjiwa perilaku hidup yang diliputi keseimbangan, solidaritas, keteraturan, tolong-menolong, toleransi dan beban jawab dalam sukma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas interelasi menasdikkan adanya perjuangan dan terlindung berusul konflik yang bersimpang belah. Fungsi Ketahanan Kewarganegaraan Berikut ini terdapat beberapa khasiat keluasan pikiran kewarganegaraan, ialah sebagai berikut Menjadi akidah bawah nasional untuk memintasi kejadian norma pikir, norma sikap, norma tindak dan norma kerja dalam memilah tahap bangsa baik yang maujud inter kedaerahan, inter daerah maupun multi ketertiban. Menjadi norma asal peluasan nasional, nan pada pokok ketabahan nasional ini ialah pedoman dan panduan pembangunan nasional di seluruh fragmen dan bidang pembangunan secara teratur yang dilakukan sebanding dengan konsep programa. Menjadi pola peremajaan spirit nasional ialah suatu pola yang teoretis nan menutupi semua faktor dalam kehidupan negara yang disebut dengan astagatra yang terdiri atas faktor alami contohnya kekayaan alam, bermasyarakat dan geografi serta faktor mahajana budaya misalnya filsafat, politik, masyarakat budaya dan pertahanan serta keamanan. Sifat Ketegaran Kewarganegaraan Berikut ini terdapat beberapa sifat toleransi nasional, yakni ibarat berikut Mandiri , bermaksud percaya pada ketangguhan dan ketahanan koteng serta tidak mungkin sanggang tangan. Dinamis , bermaksud tidak konsisten, fluktuatif, berdasar, status dan keadaan nasion dan negera serta lingkungan taktis. Wibawa , bermaksud makin tataran kualitas ketahanan nasional, kemudian akan bertambah tinggi wibawa negara dan instansi menjadi penghasil umur kebangsaan. Dengar pendapat dan Partisipasi , bermaksud terletak tulangtulangan saling memuliakan dengan menyangkutkan kemampuan budi pekerti dan perilaku bangsa. Tujuan Ketahanan Nasional Terdapat tujuan kesabaran kebangsaan Indonesia intern Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke-4 pembukaan yakni menjaga semesta bangsa dan semua mencurah darah Indonesia dan untuk melebarkan ketenteraman publik, berpendidikan semangat bangsa dan serta mengerjakan loyalitas manjapada yang berdasarkan otonomi dan pemufakatan dan keadilan sosial. Contoh Ketahanan Kewarganegaraan 1. Menegakkan Hukum Nan Berperan Dengan penegakan hukum nan kuat, kita akan dapat menjaga ketahanan nasional, terutama pecah ancaman-ancaman dalam negeri. Jika hukum mutakadim ditegakkan tanpa pilih bulu, maka seluruh rakyat akan dapat menjadi kian taat syariat. Dengan demikian, mileu akan menjadi lebih aman dan terlatih semenjak hal-hal nan berbahaya kerjakan keamanan negara. 2. Memperkukuh Karakter Generasi Muda Di zaman maju begitu juga saat ini, globalisasi yang terjadi takhlik begitu banyak kebudayaan dan kecenderungan dari asing negeri sedemikian itu mudah masuk ke negara kita. Kebudayaan dan tren tersebut dengan megah mempengaruhi para generasi akil balig, sedangkan tidak semua kebudayaan dan tren tersebut sesuai dengan kanun dan norma yang berlaku di negara kita. Serbuan kultur dan tren yang bisa merusak generasi muda ini dapat mengganggu toleransi kewarganegaraan kita. Maka itu karena itu, memperkuat karakter generasi muda merupakan salah satu contoh ketabahan nasional yang bisa kita lakukan dan usahakan dalam kehidupan sehari-musim sepatutnya generasi muda bisa kian bijak menghadapi dampak globalisasi yang ada 3. Menjaga Keamanan Lingkungan Hal pertama yang menjadi hipotetis riil keluasan pikiran kebangsaan dalam hidup sehari-waktu adalah dengan menjaga keamanan mileu. Keadaan ini bisa dilakukan misalnya dengan melaporkan kepada ketua RT ataupun RW setempat jika cak semau hal-peristiwa yang meragukan di lingkungan tersebut. Dengan melaporkan hal-hal mencurigakan, kita bisa melakukan pencegahan pecah terjadinya tindak karas hati yang tak diinginkan, sebagaimana pencurian, pemerasan, peroncean, dan lain-tak. Bukan namun itu, kita juga dapat melaporkan kepada ketua RT jika ada tamu yang menginap di tempat kita. Tindakan seperti ini boleh mencegah adanya kesangsian berpunca setangga di sekitar apartemen serta mengantisipasi sekiranya cak semau hal-peristiwa di luar keinginan nan terjadi. Demikian Penjelasan Materi TentangKetegaran Kebangsaan Signifikansi, Ciri, Asas, Fungsi, Resan dan Intensi Semoga Materinya Bermanfaat Untuk Siswa-Siswi Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah airnya sendiri, sebagai Negara Kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional dalam berbagai dimensi kehidupan. Pengertian di atas berdasarkan pendapat Sumarsono dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 203 yang mengungkapkan bahwa Wawasan Nusantara pada dasarnya ialah cara pandang terhadap bangsa sendiri. Selanjutnya, untuk memastikan kesahihan definisi atau pengertian Wawasan Nusantara, berikut adalah beberapa pengertian Wawasan Nusantara menurut para ahli. Secara terminologi, pengertian Wawasan Nusantara menurut para ahli yang dikumpulkan oleh Tim Kemdikbud 2017, hlm. 205 adalah sebagai berikut. Menurut Prof. Wan Usman, Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dalam GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi Tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, Wawasan Nusantara adalah “Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.” Etimologi Wawasan Nusantara Sementara itu, secara etimologis atau berdasarkan asal-usul katanya, Wawasan Nusantara berasal dari kata “wawasan” dan “nusantara”. Wawasan berasal dari kata “wawas” bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Sementara itu, Nusantara berasal dari kata “nusa” dan “antara”. “Nusa” artinya pulau atau kesatuan kepulauan. “Antara” artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Dengan demikian, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arti Wawasan Nusantara adalah cara melihat atau memandang secara utuh kepulauan yang terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia serta dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik yang tak lain adalah Indonesia. Hakikat Wawasan Nusantara Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 205. Artinya, setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bersama dari bangsa dan negara Indonesia. Bahkan, bukan hanya warga dan aparatur negara saja yang harus bersikap dan bertindak secara utuh demi kepentingan bersama. Akan tetapi produk yang dihasilkan oleh berbagai lembaga Negara juga harus dalam lingkup kebersamaan dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Perihal ini juga dibahas dalam GBHN yang menyebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Asas Wawasan Nusantara Menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 206 Asas Wawasan Nusantara adalah ketentuan dan kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara serta senantiasa diciptakan dan diterapkan agar pembentuk bangsa Indonesia tetap setia dan taat terhadap kesepakatan bersama. Asas-asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Kepentingan yang sama Kepentingan dan tujuan kita semua sama, yakni tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik dari sebelumnya. Keadilan Yakni kesesuaian dan kesetaraan pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Kejujuran Jujur berarti berani berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Solidaritas Diperlukan rasa senasib, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Kerja sama Dibutuhkan adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jika berbagai asas Wawasan Nusantara di atas diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Mengapa kita perlu menerapkan asas tersebut untuk menjaga keutuhan bangsa? Berikut adalah jawaban dan penjelasannya. Fungsi Wawasan Nusantara Wawasan nusantara sangat penting untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan cinta keanekaragaman dalam prinsip yang membuat kita memiliki satu pandangan, yakni memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam pertahanan dan keamanan. Selain itu, dalam Tim Kemdikbud 2017, hlm. 208 F\fungsi wawasan nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, kedudukan Wawasan Nusantara adalah ajaran dan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional agar cita-cita dan tujuan nasional bangsa terwujud. Tujuan Wawasan Nusantara Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 209. Berbagai kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang merupakan ciri dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara demi tercapainya tujuan nasional. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara Wawasan nusantara merupakan suatu konsep dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi aspek alamiah trigatra dan aspek sosial pancagatra. Berikut adalah pemaparan dari astagrata dan pancagatra. Aspek Trigatra dalam Wawasan Nusantara Dalam buku PPKN yang disusun oleh Tim Kemdikbud 2017, hlm. 212 di jelaskan aspek trigatra dalam wawasan nusantara meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Berikut adalah uraian dari masing-masing aspek trigatra menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 212-213. Lokasi Geografis Negara Indonesia merupakan suatu wilayah kepulauan yang terdiri dari daerah perairan dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Letak negara kepulauan archipelago terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Keadaan dan Kekayaan Alam Negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, mineral, flora, fauna, biji-bijian maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain. Sifat untuk kekayaan alam adalah jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Asas maksimal, yang artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas lestari, yakni pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Asas berdaya saing, yang berarti hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Keadaan dan Kemampuan Penduduk Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Sisi positif dari pertambahan penduduk adalah penambahan angkatan kerja man power dan tenaga kerja labour force. Negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka kualitas kehidupan penduduk akan memburuk. Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk Distribusi atau penyebaran penduduk yang ideal adalah distribusi yang memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yakni penyebaran yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan growth centers, pusat industri, dsb. Aspek Pancagatra dalam Wawasan Nusantara Dalam buku PPKN yang disusun oleh Tim Kemdikbud 2017, hlm. 212 di jelaskan aspek pancagatra dalam wawasan nusantara adalah aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan Ipoleksosbudhankam. Berikut adalah pemaparan aspek-aspek Pancagatra menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 215-218. Ideologi Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar bimbingan suatu bangsa. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep mendalam mengenai kehidupan yang didambakan serta diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Dalam memperjuangkan ideologi, berikut adalah prinsip-prinsip strategi pembinaan ideologi yang harus diperhatikan. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. Sebagai perekat pemersatu, ideologi harus ditanamkan pada seluruh WNI. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. Aktualisasi ideologi dikembangkan kearah keterbukaan dan kedinamisan. Ideologi Pancasila mengakui keaneragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus harus mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Menyosialisasikan kepada seluruh warga Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Politik Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memberikan masukan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai keluaran output. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Ekonomi Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak membenarkan adanya monopoli. Sosial Budaya Dalam hal ini, sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan ATHG. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pertahanan dan Keamanan Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUDHANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahananan Nasional. Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai berikut. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional Sishankamnas dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Sishankamrata. Hubungan Antargatra Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra terdapat hubungan timbal balik erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah sebagai berikut. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional pancagatra. Secara holistik, pengertian ketahanan nasional adalah suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional astagatra. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultante keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan Warga Negara dapat mendukung dan berperan serta dalam Implementasi Wawasan Nusantara yang senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh dengan cara sebagai berikut. Mendukung persatuan bangsa. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Mempunyai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kepentingan nasional. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa. Menciptakan kerukunan umat beragama. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Memelihara nilai-nilai positif hidup rukun, gotong-royong, dll dalam masyarakat. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan Wawasan Nusantara – Bel tanda masuk sekolah telah dibunyikan. Siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri Tugu Utara, Jakarta Utara berhamburan keluar dari kelas menuju ke halaman sekolah untuk melakukan persiapan upacara bendera. Hari ini, hari Senin, seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Tugu Utara 5, Jakarta Utara siap melaksanakan upacara bendera. Para petugas upacara telah mempersiapkan diri di lapangan upacara. Seluruh peserta upacara mengikutinya dengan penuh khidmat. Para peserta berdiri tegak semenjak upacara ini dimulai. menghormat Sang Saka Merah putih, dan yang lain dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Upacara Bendera merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta setiap hari Senin, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, atau peringatan hari nasional lainnya. Pelaksanaan upacara bendera ini sebagai upaya untuk menumbuhkan budi pekerti, terhadap nilai kebangsaan dan kebhinekaan. Selain itu, upacara bendera merupakan salah satu contoh pengamalan nilai wawasan nusantara. Lalu, apa arti dari Wawasan Nusantara ini sendiri? Grameds, kali ini kita akan mengulas mengenai pengertian, tujuan, asas, fungsi, dan kedudukan Wawasan Nusantara. Jangan kemana-mana ya, Grameds. Ikuti terus ulasannya! Pengertian Wawasan NusantaraTujuan Wawasan Nusantara1. Tujuan nasional wawasan nusantara2. Tujuan wawasan nusantara keluar3. Tujuan wawasan nusantara ke dalamAsas Wawasan Nusantara1. Asas kepentingan yang sama2. Asas keadilan3. Asas kejujuran4. Asas kerjasama5. Asas solidaritas6. Asas kesetiaanFungsi Wawasan Nusantara1. Fungsi sebagai konsep pertahanan dan keamanan2. Fungsi sebagai wawasan pembangunan3. Fungsi sebagai konsep ketahanan nasional4. Fungsi sebagai wawasan kewilayahanKedudukan Wawasan Nusantara1. Pancasila2. Undang-undang Dasar 19453. Visi nasional atau Geopolitik4. Geostrategi5. Kebijaksanaan dasar bangsaKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Pengertian Wawasan Nusantara A fisher’s hut on Åland Islands, Finland Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Wawasan memiliki arti hasil mewawas, tinjauan, pandangan, atau konsepsi cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari gabungan kata nusa yang berarti pulau atau pulau pulau dan antara yang berarti lain atau seberang. Sehingga, Nusantara memiliki arti sebutan nama seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Secara umum, Wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang terwujud dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang multikultural yang memiliki beragam suku, agama, serta ras. Dengan adanya wawasan nusantara menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan nusantara untuk mewujudkan rasa nasionalisme. Pemahaman terhadap wawasan nusantara ini meningkatkan rasa bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ini, karena meskipun beragam, tetapi persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Jika demikian, apa sih tujuan dari wawasan nusantara? Simak ulasan berikut ini! smiling young entrepreneur looking at the camera while holding a digital tablet while standing with a hand-crafted bag in the background Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, memiliki berbagai tujuan, di antaranya adalah tujuan nasional, serta tujuan wawasan nusantara ke dalam dan keluar. 1. Tujuan nasional wawasan nusantara Tujuan nasional wawasan nusantara secara jelas tertulis pada teks pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada teks tersebut dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Tujuan wawasan nusantara keluar Tujuan wawasan nusantara keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tidak hanya berhenti di situ saja, Bangsa Indonesia juga turut serta secara aktif melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta menjalin kerjasama dalam bidang apapun yang mengedepankan sikap saling hormat menghormati. Hal ini menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia secara aktif turut ambil bagian dalam menjaga dan mengamankan kepentingan nasionalnya dalam lingkup kehidupan internasional di segala aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi terwujudnya tujuan nasional sesuai yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. 3. Tujuan wawasan nusantara ke dalam Tujuan wawasan nusantara ke dalam yaitu memberikan jaminan persatuan dan kesatuan bagi segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Harapannya, bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan agar memiliki kemampuan mitigasi terhadap munculnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia harus terus menerus berupaya menjaga persatuan, dan kesatuan dalam kebhinekaan. Jika hal ini terlaksana, maka tidak akan muncul intoleransi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. BACA JUGA Kenali Tujuan Negara Indonesia Menurut UUD 1945 Asas Wawasan Nusantara Jakarta, October 2018. Ship Around the North Jakarta Sea, Near Port of Tanjung Priok Suatu kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat sering disebut sebagai asas wawasan nusantara. Fungsi dari asas ini agar tercipta perdamaian, tidak tercerai berai dan timbul keseimbangan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa asas wawasan nusantara yang wajib kita pahami. 1. Asas kepentingan yang sama Asas pertama dari wawasan nusantara ini memberi isyarat yang jelas bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama demi untuk kemajuan bersama demi tercapainya kesejahteraan bersama serta memberi rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai contoh, akhir-akhir ini marak sekali isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang paling santer diberitakan adalah mengenai intoleran dengan menggunakan kedok agama, HAM, demokrasi, serta lingkungan hidup. 2. Asas keadilan Seluruh lapisan masyarakat, memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam kedudukannya sebagai warga negara, serta dalam mewujudkan cita-cita nasional tidak boleh merugikan orang lain, harus mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini berlaku di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. 3. Asas kejujuran Asas kejujuran menjadi bagian penting dalam sendi kehidupan umat manusia. Kejujuran disini mengacu pada kejujuran dalam berpikir dan bertindak, tanpa melebih-lebihkan sesuatu atau mengurangi. Semuanya harus sesuai dengan data, fakta, dan realita lain yang muncul, hal ini wajib dilakukan demi kemajuan bangsa ini. 4. Asas kerjasama Indonesia merupakan negara yang kental dengan budaya gotong royong. Dengan suatu kesadaran terhadap suatu kepentingan bersama, maka akan tercipta suatu bentuk kerjasama antar lapisan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu akan membutuhkan manusia lain, untuk saling mengisi simpul-simpul kehidupan sosial bermasyarakat. Kerjasama saling berkoordinasi dilaksanakan berdasar atas kesetaraan dengan melibatkan semua pihak tanpa memandang status sosial, dapat menciptakan efektifitas untuk mencapai tujuan bersama, serta meringankan suatu pekerjaan, tugas, maupun tanggungjawab. 5. Asas solidaritas Solidaritas merupakan suatu bentuk sikap kesetiakawanan yang memiliki rasa senasib sepenanggungan. Solidaritas adalah suatu perasaan emosional yang dibangun antar pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dasar solidaritas adalah adanya rasa saling percaya, rasa peduli antara satu dengan yang lain, karena memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Sikap ini sudah layak dan sepantasnya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat. 6. Asas kesetiaan Kesetiaan merupakan suatu pedoman yang berpegang teguh pada janji dan ketaatan. Agar tercipta persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Nilai kesetiakawanan menjadi suatu landasan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. CAKAP BERDEMOKRASI Ala GENERASI MILENIALBuku Pengayaan Materi Pelajaran PKn Fungsi Wawasan Nusantara cropped hand of person holding Indonesia Flag in the city scape Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita belajar banyak hal mengenai wawasan nusantara, termasuk pula mengetahui fungsi penting dari wawasan nusantara itu sendiri. Fungsi ini nantinya akan menjadi panduan, pedoman, serta acuan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kedudukannya sebagai warga negara. Ada baiknya, kita kupas juga beberapa fungsi dari wawasan nusantara, berikut penjelasannya. 1. Fungsi sebagai konsep pertahanan dan keamanan Sebagai bangsa yang mencintai tanah airnya, rakyat Indonesia dari berbagai eleman sudah seharusnya mampu membentengi bangsa dan negara ini dari segala bentuk ancaman yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan akan membentuk budaya yang secara alami siap untuk mempertahankan ideologi bangsa di seluruh wilayah nusantara dari ancaman-ancaman tersebut, karena konsep ini telah menjadi pandangan hidup bangsa. 2. Fungsi sebagai wawasan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur, dari Sabang sampai dengan Merauke. Wawasan pembangunan bukan hanya berlaku untuk yang berada dekat dengan pemerintah pusat saja, tetapi tersebar secara menyeluruh hingga pelosok-pelosok nusantara. Wawasan pembangunan ini tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik saja tetapi, juga membangun unsur unsur sosial politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. 3. Fungsi sebagai konsep ketahanan nasional Fungsi wawasan nusantara sebagai konsep ketahanan nasional menitikberatkan perhatiannya terhadap pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. Singkatnya, konsep ketahanan nasional adalah suatu pedoman atau sarana untuk meningkatkan metoda keuletan dan ketangguhan bangsa yang memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. 4. Fungsi sebagai wawasan kewilayahan Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan dicetuskan pada Deklarasi Djuanda, tanggal 13 Desember 1957. Pokok-pokok pengertian mengenai perairan yang disebutkan pada deklarasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1960 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Ketentuan ini menyatakan bahwa lautan Indonesia adalah selain laut-laut dalam dan selat-selat dalam lautan dan pulau-pulau, juga termasuk laut teritorial sepanjang 12 mil, yang dihitung mulai dari suatu garis dasar yang telah ditetapkan ke lautan bebas. Garis dasar tersebut merupakan garis dalam peta yang dibuat di sekeliling kepulauan Indonesia, dan terdiri atas garis-garis lurus yang menghubungkan pulau-pulau terujung di sekitar kepulauan Republik Indonesia. Fungsi ini memperjelas kedudukan batas wilayah Republik Indonesia, guna menghindari munculnya sengketa batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga. Kedudukan Wawasan Nusantara Celebrating Indonesia’s Independence Day Kedudukan wawasan nusantara merupakan posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam suku, agama, bahasa, budaya, kekayaan alam, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, wawasan nusantara adalah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia, agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara, jadi Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan idiil. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia yang secara harfiah berarti cinta dan hikmat, merupakan kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran dan bahasa, maka Pancasila sering disebut sebagai filsafat atau filosofi bangsa. Ideologi adalah suatu ide atau gagasan, dapat disebut juga sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang. Tujuan utama dibalik ideologi, yaitu menawarkan perubahan melalui proses pemikiran yang normatif. Maka dari itu, Pancasila disini berkedudukan sebagai landasan idiil bangsa Indonesia. 2. Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, menjelaskan bahwa UUD dalam suatu negara adalah sebuah norma dari suatu sistem politik dan hukum bentukan. Pada sistem pemerintahan negara, biasanya dituangkan sebagai dokumen tertulis. Pada umumnya, konstitusi mengacu pada penjaminan hak terhadap warga masyarakat. Istilah konstitusi bisa diterapkan kepada seluruh aturan hukum mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Pada suatu organisasi, konstitusi memberikan penjelasan terhadap bentuk struktur, aktivitas, karakter, serta aturan yang menjadi dasar organisasi tersebut. Maka dari itu Undang-undang Dasar 1945 disebut sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia. 3. Visi nasional atau Geopolitik Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi nasional atau disebut sebagai geopolitik Indonesia, memiliki pandangan atau wawasan yang jauh kedepan, demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Secara luas, hal ini mengacu pada hubungan antara politik dan teritori dalam lingkup skala lokal maupun internasional. Maka wawasan nusantara merupakan landasan visional, sekaligus sebagai landasan konsepsional. Atlas Geografi Indonesia Wawasan Nusantara 4. Geostrategi Ketahanan nasional merupakan geostrategi atau konsepsi bangsa dan negara Indonesia. Geostrategi disini merujuk pada suatu kebijakan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografi. Faktor tersebut dapat menjadi pelengkap, penghambat atau memberi pengaruh terhadap perencanaan politik dan militer. Disini ketahanan nasional memiliki kedudukan sebagai landasan operasional. 5. Kebijaksanaan dasar bangsa Politik serta strategi nasional berkedudukan sebagai kebijaksanaan dasar bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Politik secara harfiah memiliki arti dari, untuk, atau segala hal yang berkaitan dengan warga negara, merupakan proses pembentukan serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam proses pembuatan keputusan, terutama yang berkaitan dengan negara. Politik merupakan suatu seni dan bentuk keilmuan untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Bangsa Indonesia telah melewati perjalanan perjuangan yang panjang untuk menjadi suatu negara yang berdaulat. Semangat kebangsaan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Organisasi Ini menjadi penyemangat perjuangan, hingga Bangsa Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Para pemimpin pendiri bangsa telah berjuang dan meletakkan fondasi dasar demi tercapainya kemerdekaan serta persatuan dan kesatuan, hendaknya harus tetap dijaga dan dipelihara orek bangsa di masa kini dan masa datang. Wawasan nusantara berkembang atas dasar pengalaman sejarah yang pernah dialami bangsa ini, agar tidak terpecah belah. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 merupakan tonggak bersejarah lahirnya wawasan nusantara. Dengan adanya deklarasi ini, batas wilayah laut Indonesia menjadi lebih luas. Melalui Ketetapan MPRS No. IV tahun 1973, Konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis–garis Besar Haluan Negara. Pada tahun 1978, konsepsi Wawasan Nusantara mendapat pengakuan dunia Internasional pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Wawasan Nusantara sesungguhnya merupakan implementasi dari politik nusantara yang dicetuskan oleh Mahapatih Amangkubumi Majapahit, Gajah Mada lebih dari 600 tahu yang lalu, karena ingin agar pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 17500 pulau, dan terbentang luas di nusantara ini bersatu. Nah Grameds, itulah perjalanan panjang mengenai konsep wawasan nusantara, jadi kita semua tahu, bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan berbentuk republik, jadi harus benar-benar kita jaga kedaulatannya. Masih enggan mencintai Indonesia? Seperti halnya wawasan nusantara, Gramedia DIgital juga menjadi SahabatTanpaBatas bagi kalian dimanapun berada. Explore Indonesia! BACA JUGA ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien ArticlePDF AvailableAbstractPeace is an invaluable asset to ensure the prosperity and harmony of a nation. With the existence of peace, the people in a nation can carry out their respective responsibilities and roles perfectly, which consequently further enhance the nation prosperity. There are numbers of Western orientalists suggested that Islam is a religion that advocates violence. While in actuality, Islam uphold the preservation of peace and security at the utmost importance. This calls for a comprehensive argument to properly present the adherence of Islam towards maintaining harmony and prosperity. Therefore, the objective of this study is to highlight the existence of peace preservation in the Islamic concept of Maqāsid Syariah and draw the similarity on the definition of peace in Maqāsid Syariah with UN Guidelines for Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals. The research adopted library research methodology to accentuate the concept of peace preservation in the five elements of Maqāsid Syariah by using textual and contextual analysis on available literature pertaining the subject matter. The results show that the peace preservation of the nation is an integral piece in the concept of Maqāsid Syariah. National peace preservation is the key to maintain the five elements of Maqāsid Syariah which are religion, intellect, self, heritage and wealth. In addition, Maqāsid Syariah delineates peace keeping at the highest priority in maslaḥah requirement. Furthermore, Maqāsid Syariah demonstrates a compelling correlation in its definition of peace with the characteristic sustainable development goals SDCs outlined by the United Nations UN. The importance of this study is to give a general guidance on preservation and maintenance of national peace according to the shariah objectives, which have a strong relationship among them. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. International Journal of Islamic and Civilizational Studies 01 2020 pp. 33 -47 © 2020Penerbit UTM Press. All rights reserved Menjaga Keamanan Negara Menurut Perspektif Maqāsid Syariah Serta Hubungannya Dengan Matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals Kajian Di Malaysia National Peace Preservation According to the Maqāsid Syariah Perspective and its Relations to the Sustainable Development Goals Sustainable Development Studies A Study In Malaysia Faezy Adenan, Asmak Ab Rahman* Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia *Corresponding author asmak Article history Received 2019-08-06 Received in revised form 2019-11-02 Published online 2020-02-29 Abstract Peace is an invaluable asset to ensure the prosperity and harmony of a nation. With the existence of peace, the people in a nation can carry out their respective responsibilities and roles perfectly, which consequently further enhance the nation prosperity. There are numbers of Western orientalists suggested that Islam is a religion that advocates violence. While in actuality, Islam uphold the preservation of peace and security at the utmost importance. This calls for a comprehensive argument to properly present the adherence of Islam towards maintaining harmony and prosperity. Therefore, the objective of this study is to highlight the existence of peace preservation in the Islamic concept of Maqāsid Syariah and draw the similarity on the definition of peace in Maqāsid Syariah with UN Guidelines for Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals. The research adopted library research methodology to accentuate the concept of peace preservation in the five elements of Maqāsid Syariah by using textual and contextual analysis on available literature pertaining the subject matter. The results show that the peace preservation of the nation is an integral piece in the concept of Maqāsid Syariah. National peace preservation is the key to maintain the five elements of Maqāsid Syariah which are religion, intellect, self, heritage and wealth. In addition, Maqāsid Syariah delineates peace keeping at the highest priority in maslaḥah requirement. Furthermore, Maqāsid Syariah demonstrates a compelling correlation in its definition of peace with the characteristic sustainable development goals SDCs outlined by the United Nations UN. The importance of this study is to give a general guidance on preservation and maintenance of national peace according to the shariah objectives, which have a strong relationship among them. Keywords Peace, nation, maqāsid syariah, maslaḥah, sustainable development goals SDC Abstrak Keamanan merupakan suatu aset yang sangat bernilai bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian dalam sesebuah negara. Dengan wujudnya keamanan, masyarakat dalam sesebuah negara dapat melaksanakan tanggungjawab dan peranan masing-masing dengan sempurna seterusnya dapat memajukan negara. Namun, terdapat pandangan-pandangan orientalis Barat yang menyatakan bahawa Islam adalah agama yang menganjurkan keganasan. Pandangan ini telah dinafikan apabila melihat kepada ajaran Islam yang sebenarnya menyeru kepada keamanan dan kesejahteraan. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menilai hubungan di antara menjaga keamanan negara dengan maqāsid syariah serta kaitannya dengan Matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals. Metodologi yang digunakan adalah kaedah perpustakaan dan menggunakan kaedah analisis tekstual dan kontekstual dengan mengambil kira lima elemen maqāsid syariah dalam konteks keamanan negara. Justeru, hasil yang diperoleh menunjukkan menjaga keamanan negara memiliki hubungan yang amat signifikan terhadap maqāsid syariah. Keamanan negara adalah kunci utama bagi pemeliharaan lima elemen maqāsid syariah iaitu menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta, serta menjaga Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 34 keamanan negara adalah berada pada tahap keperluan maslaḥah darūriyyāt. Selain itu, maqāsid syariah juga mempunyai kaitan dan hubungan yang kuat dengan matlamat pembangunan lestari SDC yang dibangunkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu PBB. Kepentingan kajian ini adalah menjadi panduan secara umum tentang penjagaan dan pemeliharaan keamanan negara menurut objektif syariah yang mempunyai hubungan sangat kuat antara keduanya. Kata Kunci Keamanan, negara, maqāsid syariah, maslaḥah, matlamat pembangunan lestari SDC Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 35 PENDAHULUAN Fitrah kejadian manusia menyukai perkara-perkara yang bersifat aman, damai, tenteram, bahagia dan tidak menyukai perkara-perkara yang berlawanan dengannya. Agama Islam terutamanya menggalakkan umatnya menyebarkan kesejahteraan dan keamanan melalui ucapan salam sejahtera apabila bertemu sesama Muslim. Secara psikologi ucapan salam yang digunakan dalam Islam adalah untuk mengeratkan perhubungan sesama Islam seterusnya dapat mengelakkan pergaduhan, persengketaan serta permusuhan antara satu sama lain Al-Munawi, 1972. Agama Islam juga membenci peperangan dan sentiasa berusaha menghindarinya seboleh mungkin. Namun, sekiranya ia berlaku, Islam pasti menyempitkan kawasan berlakunya peperangan itu, mengurangkan kerugiannya dan meringankan kesannya dengan apa juga cara sekalipun Al-Qaraḍawi, 2009. Setiap individu yang bergelar manusia tidak kira agama, bangsa dan keturunan semuanya menginginkan kedamaian, keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi rakyat negara yang sedang bergolak dan mengalami peperangan seperti Palestin, Syria, Mesir, Afghanistan, Libya, Somalia, Sudan, Zimbabwe dan etnik Rohingya serta negara-negara yang bergolak lain. Mereka menginginkan agar peperangan dan kekecohan yang berlaku segera ditamatkan dan seterusnya dapat menjalani kehidupan normal dan bahagia di samping keluarga. Malaysia juga tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa yang menggangu-gugat keamanan negara. Walaupun Malaysia tidak terlibat dengan sebarang peperangan seperti negara bergolak lain, namun terdapat kejadian-kejadian yang berlaku yang menjejaskan keamanan dalam negara. Sebagai contoh, peristiwa 16 Mei 1969 yang merupakan sejarah hitam berkaitan masalah perkauman dan bangsa yang mengakibatkan tragedi berakhir dengan pertumpahan darah dan kematian Abdul Rahman, 2011. Ancaman keamanan di Malaysia bukan sahaja berbentuk ancaman dalaman, malah berlaku juga ancaman dari luaran seperti peristiwa pencerobohan Lahat Datu yang merupakan peristiwa yang menjejaskan keamanan di Malaysia di mana ia telah mengorbankan lapan orang anggota keselamatan Malaysia Sinar Harian, 2013. Kesan dari peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa perpaduan dan keamanan negara adalah suatu keperluan yang penting maslaḥah ḍarūriyyāt kepada individu, masyarakat dan negara. Melalui suasana yang aman dan selamat, nyawa, diri, harta dan negara dapat dipelihara daripada sebarang ancaman dan kerosakan. Sebagai contoh, negara-negara yang berada dalam keadaan yang tidak aman akibat berlaku peperangan seperti Syria, Palestin dan Afghanistan, peperangan telah menyebabkan fizikal negara tersebut telah musnah, rakyat terbunuh dan ramai yang cedera. Sebagai contoh, menurut Syrian Network for Human Rights, jumlah kematian di negara Syria telah dilaporkan 6,964 orang terbunuh di Syria sepanjang tahun 2018 dan pada awal tahun 2019, seramai 4,162 orang telah terbunuh di negara tersebut Berita Harian, 2019. Selain itu, peperangan juga menyebabkan ekonomi negara jatuh merudum dan pelbagai lagi kesan yang buruk menimpa negara yang terlibat dengan peperangan Boulding, 1945; Mosley, 1985; Koubi, 2005. Oleh itu, menjaga keamanan negara merupakan aspek dan aset yang sangat bernilai bagi sesebuah negara demi menjamin keharmonian penduduk dan kelestarian pembangunan negara. KEAMANAN DALAM ISLAM Keamanan membawa maksud kepada keadaan yang aman, kesentosaan, ketenangan dan ketenteraman Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002. Setiap agama di dunia ini menganjurkan kepada keamanan. Malahan, tidak ada suatu agama yang mengajar penganutnya membuat huru-hara dan Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 36 keganasan di atas bumi ini. Begitu juga agama Islam yang sangat menekankan keamanan dan melarang keras umatnya melakukan sebarang bentuk keganasan yang boleh membawa kepada ketidakamanan masyarakat dan negara. Rujukan utama dalam agama Islam ialah al-Quran dan al-Sunnah, sekiranya diteliti terdapat begitu banyak ayat dalam al-Quran dan al-Sunnah yang membawa maksud menyeru kepada keamanan. Antara contoh ayat al-Quran yang menyentuh bab keamanan adalah seperti firman Allah  Surah al-Nisa’ 483 Terjemahan Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya; padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut Syaitan kecuali sedikit sahaja iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Al-Qurṭubī 2006 dan al-Jalālayn 2001 dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa ayat ini turun berkaitan sekumpulan kaum munafik atau sekumpulan orang Islam yang lemah iman mereka menyebarkan berita berkaitan hasil ekspedisi tentera Islam sama ada berita kemenangan ataupun kekalahan tanpa dirujuk terlebih dahulu kepada Rasulullah dan para pembesar dari kalangan sahabat. Penyebaran berita tersebut telah menyebabkan orang-orang Islam yang lain menjadi lemah dan tidak bersemangat untuk terus memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam. Seharusnya Rasulullah dan para sahabat yang akan membuat keputusan sama ada menyebarkan berita tersebut atau merahsiakannya. Begitu juga dalam konteks negara Malaysia, seharusnya berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang boleh mengancam keselamatan dan keamanan negara perlu diserahkan kepada pihak berwajib iaitu golongan pemerintah negara, agar berita tersebut diteliti dan dikaji sebelum ia disebarkan kepada awam. Hal ini adalah bagi menjamin daripada tersebarnya berita-berita palsu dan fitnah serta rahsia-rahsia negara yang akan memberi kesan langsung kepada keamanan dan ketenteraman awam sekiranya berita tersebut tersebar. Antara contoh isu sensitif yang sering disebarkan di media sosial pada masa kini adalah isu 3R iaitu perkauman race, agama religion dan institusi diraja royalty yang dilihat sengaja ditularkan dan dibangkitkan oleh individu-individu tidak bermoral yang bertujuan menimbulkan rasa marah dan melaga-lagakan antara kaum sehingga akhirnya akan mencetuskan perbalahan antara kaum Sinar Harian, 2019. Bagi membendung gelaja ini kerajaan melalui agensi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah memainkan peranan bagi membanteras dengan mencari pelaku dan penyebar fitnah dan berita palsu ini untuk dihadapkan ke mahkamah dan mendapat hukuman yang setimpal. Sebagai agama yang komprehensif, Islam sangat mengambil berat terhadap keamanan. Mengambil teori keamanan menurut Sayid Qutub 1993, konsep keamanan dalam Islam bersifat menyeluruh yang merangkumi alam sejagat, kehidupan dan kemanusiaan. Menurutnya lagi, keamanan dalam Islam bermula dengan keamanan dalam jiwa individu atau lebih dikenali dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa individu akan membawa kepada keamanan dalam keluarga. Keluarga yang aman atau bahagia akan membawa kepada masyarakat yang aman dan harmoni. Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 37 Masyarakat yang hidup dengan harmoni dan sejahtera akhirnya akan memberi kesan negara yang aman, di mana rakyatnya tidak bergaduh dan berpecah belah antara satu sama lain. Sekiranya semua negara di dunia ini aman dan harmoni maka hubungan antarabangsa dan global juga akan menjadi aman Sayid Qutub, 1993. Oleh itu, menurut Sayid Qutub bagi mendapatkan keamanan dunia, ia bermula dengan keamanan diri individu yang boleh diperoleh dengan menghayati nilai-nilai akhlak Islam. Islam juga menganjurkan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik. Ia digambarkan melalui mesej terakhir yang dibawa oleh Islam melalui keperibadian Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia, bersifat sederhana dan suka melakukan kebaikan sesama makhluk. Ciri-ciri ini telah menyumbang kepada keamanan dan memberi rahmat kepada alam sejagat sebagaimana firman Allah  Al-Anbiya’ 21107 Terjemahan Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keamanan yang dibawa oleh Rasulullah dapat dilihat apabila masyarakat Arab Jahiliyah yang hidup sebelum ini dalam bermusuhan dan berperang antara satu sama lain, tetapi setelah kedatangan Nabi mereka hidup sebagai masyarakat yang mempunyai tamadun yang hebat. Kehebatan dan kemasyhuran bangsa Arab ini kemudiannya tersebar di bawah panji Islam ke kawasan-kawasan lain di muka bumi ini. Ketika bumi Eropah masih hidup dalam zaman kegelapan, bangsa Arab telah mencipta tamadun yang hebat meliputi pelbagai bidang seperti astronomi, ilmu sains, perubatan, ekonomi dan sebagainya Lyons, 2009. Sebaliknya orentalis Barat seperti Prideaux 1697, Paley 1831, Maurice 1847 dan Stubbe 1911 sering menyatakan bahawa Islam menyebarkan agama melalui mata pedang dan secara paksaan. Mereka juga menyatakan bahawa Islam berperang adalah untuk memperoleh kedudukan ekonomi atau tujuan kebendaan semata-mata, oleh sebab itu tentera Islam bersifat menyerang offensive. Namun, sebagai sebuah negara yang berdaulat, kedaulatan negara perlu dipertahankan secara aman mahupun melalui peperangan. Peperangan hanya akan digunakan apabila langkah perdamaian gagal dicapai. Hukum asal jihad peperangan pada asalnya adalah sunat. Namun ia akan bertukar menjadi wajib ke atas sebahagian orang Islam apabila wujud beberapa perkara seperti orang Islam diserang, menghapuskan fitnah dalam agama Islam, menyelamatkan golongan yang lemah dan ditindas atau bimbang diserang musuh yang sentiasa berniat untuk menyerang Islam Al-Qaraḍawi, 2009. Oleh itu, pandangan-pandangan orientalis Barat tersebut boleh dinafikan dengan melihat kepada ajaran Islam itu sendiri. Sebagai contoh, Islam melarang keras umatnya untuk menganjurkan peperangan dan ancaman kepada orang lain. Bahkan kebanyakan peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam juga adalah bertujuan mempertahankan maruah diri, agama dan negara. Malah peperangan juga tidak akan berlaku melainkan mendapat perintah dan arahan daripada Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada pesuruhnya Al-Qaraḍawi, 2009. Islam melarang umatnya mencetuskan pergaduhan, sebaliknya perlu mencari jalan untuk mengelakkannya daripada berlaku. Allah berfirman Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 38  Fussilat 4134 Terjemahan Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik; apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Al-Quran dan al-Sunnah banyak menjelaskan bahawa keamanan merupakan suatu aspek yang penting diberi penekanan dalam Islam. Ini kerana semua perkara baik yang Islam kehendaki dalam kehidupan manusia hanya boleh dikecapi dalam persekitaran yang aman. Tanpa suasana yang aman sudah tentu semua aktiviti seharian tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Ia termasuklah aktiviti berkaitan hubungan manusia dengan Allah iaitu ibadah seperti solat, zakat, puasa dan sebagainya tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna dalam keadaan yang tidak aman. Contohnya, negara yang sedang dalam peperangan, amat bahaya untuk kita keluar ke masjid untuk mengerjakan solat, malah kita solat juga dalam keadaan ketakutan. Selain itu, ia juga menganggu hubungan manusia dengan manusia seperti dalam urusan muamalah jual beli yang memerlukan kepada keadaan yang aman dalam menjalankan urusan tersebut. Dalam keadaan bergolak sudah tentu peniaga tidak akan menjalankan perniagaannya serta pembeli juga tidak akan keluar dari tempat perlindungannya. Seterusnya keadaan ini akan memberi kesan negatif kepada kitaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara. DEFINISI DAN PEMBAHAGIAN MAQĀSID SYARIAHPerkataan maqsid, adalah jama’ bagi perkataan maqāsid, telos Greek, finalite French atau Zweck Jerman Rudolf, 2001, merujuk kepada tujuan, objektif dan prinsip. Maqāsid dalam undang-undang Islam adalah tujuan, objektif, niat dan prinsip yang wujud disebalik perundangan Islam Jasser Auda, 2007. Perkataan maqāsid dari sudut bahasa merupakan jamak kepada perkataan maqsad, dan maqsid daripada perkataan  yang bermaksud pegangan, punca, sasaran, kelurusan, keadilan dan kesederhanaan Ibn Manzūr, Syariah pula berasal daipada perkataan syara’a  yang membawa maksud mencipta, menjelas dan menerang jalan-jalan Al-Razi, 2010, sumber air yang mengalir dan tidak putus, menjelaskan Ali Jarishah, 1996, jalan yang lurus Al-Ashmawi, 1996. Dari segi istilah menurut kebanyakan ulama’, Syariah adalah perintah Allah yang bertujuan memelihara kepentingan serta membawa rahmat dan kemaslahatan kepada manusia di dunia dan di akhirat Ibn Qayyim, atau sebagai sistem perundangan yang berperanan memastikan peradaban manusia mematuhi ajaran al-Quran dan al-Sunnah Al-Sayid Sābiq, 1999. Penggabungan perkataan ini membentuk perkataan maqāsid syariah atau al-maqāsid al-syar’iyyah. Daripada sudut pengistilahan, ramai ulama’ usul telah memberi pendefinisian terhadap maqāsid syariah. Bermula dengan al-Juwayni 1998 yang memperkenalkan teori lima darjat al-ḍarūrat peringkat-peringkat keperluan dan mengusulkan lima tujuan perundangan Islam iaitu, perlindungan terhadap keyakinan aqāid manusia, jiwa, akal, aurat dan harta. Kemudian al-Ghazāli 1937 pula telah mengembangkan teori guru beliau al-Juwayni dan memperkenalkan istilah al-hifz memelihara untuk keperluan-keperluan itu. Beliau membahagikan Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 39 maqāsid syariah kepada penjagaan dan pemeliharaan kemaslahatan manusia yang meliputi pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta benda. Seterusnya, Abu Ishāq al-Shātibī 1997, secara umumnya beliau menggunakan istilah yang sama dengan al-Juwayni dan al-Ghāzali. Beliau membahagikan maqāsid syariah kepada dua, objektif utama iaitu objektif tertinggi penggubal undang-undang iaitu Allah dan objektif tertinggi manusia. Kategori tersebut adalah ḍarūriyyāt, ḥājiyāt dan taḥsiniyāt. Ibn Ashūr 1999 pula menjelaskan bahawa maqāsid merupakan pelbagai pengertian dan hikmah yang terkandung dalam hampir keseluruhan hukum syariah. Ia meliputi ciri-ciri, objektif utama dan nilai-nilai serta hikmah dalam syarak. Beliau mengkategorikan maqasid kepada dua iaitu, maqāsid umum dan maqāsid khusus. Maqāsid umum ialah objektif yang terdapat dalam hukum-hukum yang melibatkan semua individu. Manakala maqāsid khusus pula objektif syariah yang terdapat dalam bidang-bidang yang tertentu. Fatḥi al-Durainī 1987 seterusnya mendefinisikan maqāsid syariah sebagai nilai-nilai baik yang terkandung dalam semua nas yang merupakan matlamat kepada tashrī’ sama ada berbentuk juz’i atau kulli. Manakala Ilāl al-Fāsi 1993 mentakrifkan maqāsid syariah sebagai matlamat syariah dan rahsia-rahsia pensyariatan setiap hukum yang ditentukan oleh Allah. Al-Raisūnī 1995 pula mendefinisikan maqāsid syariah sebagai matlamat-matlamat yang diletakkan oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Seterusnya Wahbah al-Zuhailī 1996 pula mendefinisikan maqāsid syariah sebagai makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebahagian besarnya atau matlamat dari syariat dan rahsia-rahsia yang diletakkan oleh syari’ dalam setiap hukum. Selain itu, al-Yūbī 1998 mendefinisikan maqāsid syariah sebagai makna-makna dan hikmat-hikmat dan seumpamanya yang syariah memeliharanya dalam pensyariatan sama ada secara umum atau khusus untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Sebahagian ulama’ dan sarjana semasa tidak terkecuali dalam mengemukakan pandangan mereka berhubung pendefinisian maqāsid syariah. Hailani Muji Tahir 2009 menganggap maqāsid syariah sebagai hikmah atau tujuan yang dikenal pasti dalam pensyariatan dan pelaksanaan hukum di mana syariat Islam pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan kepada umat di dunia dan di akhirat. Abdul Aziz Bari 2009 pula menyarankan agar maqāsid syariah dijadikan pertimbangan dalam proses atau ijtihad atas faktor nilai dan utiliti positif yang dimiliki dalam kehidupan moden kini terutama dalam menangani masalah-masalah baru yang tiada dalam ketetapan nas. Secara umumnya, daripada definisi-definisi maqāsid syariah yang telah dinyatakan, ia terbahagi kepada tiga komponen iaitu ḍarūriyyāt, ḥājiyāt dan taḥsiniyāt. Ḍarūriyyāt merupakan perkara yang menjadi kepentingan dan keperluan dalam kehidupan manusia untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia. sekiranya keperluan asas ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia akan menempun kesengsaraan, kebinasaan serta kemelaratan Abd al-Wahhab, 1947. Di bawah maslaḥah ḍarūriyyāt terdapat lima perkara yang diberi perhatian iaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Ḥājiyāt pula ialah perkara yang menjadi keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tanpanya kehidupan manusia akan menjadi tidak sempurna dan mengalami kesusahan, tetapi tidak sampai ke tahap merosakkan. Aspek utama yang berkaitan dengan hājiyāt adalah berkaitan dengan ibadat, adat, mualamat dan jenayah Al-Syātibi, 1997. Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 40 Maslaḥah ketiga ialah taḥsiniyāt yang bermaksud kemaslahatan dari aspek kesempurnaan akhlak, maruah dan adat. Ketidaaan kemaslahatan ini kehidupan manusia masih sempurna dan tidak berada dalam kesusahan Al-Syātibi, 1997. Secara ringkasnya perbincangan maqāsid syariah boleh dirumuskan seperti rajah 1 dibawah Rajah 1 Maqāsid Syariah Sumber Diubahsuai daripada Jasser Auda 2007. ANALISIS KEAMANAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAQĀSID SYARIAH Sebuah negara yang berada dalam keadaan yang tidak aman, sepertu ketidakamanan disebabkan oleh peperangan, pencerobohan pengganas, pemberontakan dan lain-lain yang memberi kesan yang besar kepada negara tersebut akan menyebabkan pemeliharaan nyawa hifz al-nafs individu akan terjejas yang merupakan salah satu daripada maqāsid syariah. Hal ini boleh dilihat apabila banyaknya nyawa-nyawa rakyat negara yang bergolak menjadi korban akibat daripada keadaan tersebut. Bukan sahaja nyawa pejuang yang mempertahankan keamanan negara, malah masyarakat awam juga turut terkorban Milton, 2006. Laporan daripada Guinness World Records telah mengistiharkan jumlah kematian akibat peperangan yang tertinggi di dunia adalah ketika perang dunia ke-2 yang berlaku pada tahun 1939-1945 yang dianggarkan sebanyak juta orang, termasuk pejuang peperangan serta masyarakat biasa. Kematian itu termasuk juga juta rakyat Soviet dan juta rakyat China. Jumlah ini membuktikan bahawa sesebuah peperangan yang berlaku akan menyebabkan ramai nyawa yang terkorban. Seterusnya ketidakamanan juga akan memberi kesan kepada agama hifz al-din apabila penceroboh atau pengganas mempunyai agenda keagamaan seperti kes keganasan kepada etnik Rohingnya di Myanmar, di mana tentera Myanmar ingin menghapuskan etnik Rohingnya yang beragama Islam di sana Al-Jazeera, 2016; BBC News, 2016. Selain itu, peperangan di Palestin melihatkan perebutan tanah Palestin oleh Israel yang beragama Yahudi membunuh dan menindas penduduk asal Palestin yang beragama Islam. Kedua-dua contoh ini jelas menunjukkan bahawa penjagaan agama tidak dapat dijaga apabila berlakunya peperangan dan ketidakamanan. Umat Islam dinafikan hak untuk beribadat dan mengamalkan agama mereka dengan aman dan bebas. Menjaga keturunan hifz al-nasl juga akan terjejas dan menerima kesan akibat daripada ketidakamanan sesebuah negara. Contoh peperangan dan keganasan yang berlaku di negara Syria, apabila tentera pemimpin Basyar Assad merogol dan mencabul wanita-wanita Sunni sebelum Maqāsid SyariahḌarūriyyāt / KeperluanMemelihara Agama Memelihara JiwaMemelihara Akal Memelihara Keturunan Memelihara HartaḤājiyāt/Kehendak Taḥsiniyāt/ Pelengkap Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 41 dibunuh sebagaimana laporan yang dilaporkan oleh Rangkaian Hak Asasi Manusia Eropah-Mediterranean Utusan Online, 2013; Harian Metro, 2016. Peperangan dan ketidakamanan negara menjadi asbab kepada pemeliharaan keturunan tidak dapat dipelihara. Objektif maqāsid syariah seterusnya untuk menjaga akal hifz aql juga tidak dapat dipelihara apabila sesebuah negara tidak aman. Akal dan intelektual merupakan anugerah daripada Allah kepada manusia. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk meluahkan fikiran dan idea dan menggalakkan manusia untuk berfikir dan menggunakan akal semaksimum mungkin. Oleh itu Islam sangat melarang perbuatan yang boleh merosakkan akal dan intelektual. Hakikatnya apa yang berlaku di negara yang sedang bergolak dan tidak aman, masyarakat awam yang ditindas tidak berpeluang untuk menikmati pendidikan yang menyebabkan mereka mundur dari segi pelajaran dan kemahiran Natasha, et. al, 2017. Hasilnya perkembangan intelektual mereka juga terjejas dan terkebelakang ditelan peredaran zaman dan menyebabkan pembangunan bangsa juga tidak dapat berjalan dengan baik Drake & Kelly, 2009; Tyler, 2014; Hoenig, 2018 dan Fransen et al, 2018. Oleh itu, kesan ketidakamanan menyebabkan penjagaan akal dan intelektual tidak dapat dipelihara. Antara tujuan syariah yang lain adalah untuk menjaga harta hifz māl. Dalam suasana negara yang tidak aman dan kacau bilau, penjagaan harta tidak dapat dipelihara. Ini kerana, kebanyakan peperangan, pencerobohan, keganasan adalah bertujuan untuk mengaut keuntungan ekonomi. Sebagai contoh, faktor minyak adalah sebab utama penjajahan Jerman ke Afrika dan Rusia pada Perang Dunia II, peperangan Arab-Israel pada tahun 1974 Bialer, 1999 serta peperangan Iraq dan Amerika Syarikat Stiglitz, 2008; Basedau dan Lay, 2009; Feri Fadli, 2013 juga disebabkan oleh perebutan untuk menguasai sumber minyak. Hal ini adalah disebabkan oleh kewujudan hasil minyak yang banyak di negara Asia Barat yang menjadi rebutan oleh negara-negara besar. Selain itu, kesan peperangan juga menyebabkan harta benda orang awam dirampas dan dimusnahkan serta ekonomi negara tersebut jatuh merudum Baker, 2007; Madrick, 2013; Institute for Economics and Peace, 2015; World Bank, 2017; Rafael, 2018 menyebabkan objektif syariah untuk menjaga harta individu dan harta awam tidak dapat dijaga apabila berlakunya peristiwa-peristiwa ketidakamanan dalam negara. Oleh itu, keamanan negara merupakan salah satu daripada keperluan maslaḥah ḍarūriyyāt iaitu sesuatu yang mesti dipelihara dan dijaga bagi kemaslahatan agama, masyarakat dan negara. Dengan wujudnya keamanan negara segala elemen maqāsid syariah iaitu menjaga agama hifz al-dīn, menjaga nyawa hifz al-nafs, menjaga akal hifz al-aql, menjaga keturunan hifz al-nasl dan menjaga harta hifz al-māl dapat dipelihara dan dijaga sebaiknya khususnya kepada penduduk dan rakyat negara tersebut. ANALISIS HUBUNGAN MAQĀSID SYARIAH DAN MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Matlamat Pembangunan Lestari SDG adalah pelan tindakan yang dibangunkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu PBB pada 2015 yang telah dipersetujui oleh kesemua 193 buah negara anggota PBB untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih mampan untuk semua yang ingin dicapai pada tahun 2030 UN, Sustainable Development Goals. Ia menangani cabaran global yang dihadapi, termasuk yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksamaan, iklim, kemusnahan alam sekitar, kemakmuran, dan keamanan dan keadilan. Terdapat 17 matlamat yang menjadi teras dalam SDG iaitu tiada kemiskinan, tiada kelaparan, kesihatan dan kehidupan yang baik, pendididikan yang berkualiti, kesaksamaan jantina, air yang bersih dan sanitasi, tenaga yang Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 42 mampu milik dan bersih, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastuktur, mengurangkan ketidakadilan, bandar dan komuniti yang mampan, pengeluaran dan penggunaan yang bertanggungjawab, tindakan iklim, hidup di bawah air, hidup di atas tanah, keamanan, keadilan dan institusi yang kuat dan kerjasama untuk mencapai matlamat. Daripada 17 matlamat yang ingin dicapai terdapat satu matlamat SDG yang ingin mencapai keamanan iaitu matlamat ke 16. Ini termasuklah keamanan dalam negara serta keamanan global. Dalam matlamat ini, antara yang ditekankan adalah isu pembunuhan antarabangsa, keganasan terhadap kanak-kanak, pemerdagangan manusia, keganasan seksual dan rasuah merupakan aspek penting untuk ditangani bagi menggalakkan keamanan, masyarakat yang hormoni dan pembangunan yang mampan setahun UN, Sustainable Development Goals. Rasuah, kecurian dan pengelakan cukai telah menelan belanja semanya US trilion untuk negara-negara membangun setiap tahun. Keganasan terhadap kanak-kanak telah menjejaskan lebih daripada 1 bilion kanak-kanak di seluruh dunia dan menelan belanja sehingga US 7 trilion setahun UN, Sustainable Development Goals. Sekiranya diteliti, Matlamat Pembangunan Lestari SDG yang ke 16 ini mempunyai hubungan yang rapat dengan objektif maqāsid syariah yang lima iaitu menjaga agama hifz al-dīn, menjaga nyawa hifz al-nafs, menjaga akal hifz al-aql, menjaga keturunan hifz al-nasl dan menjaga harta hifz al-māl. Sebagai contoh, isu pembunuhan antarabangsa, keganasan terhadap kanak-kanak dan pemerdagangan manusia adalah perkara penting yang perlu ditangani serta dibanteras bagi menjaga nyawa hifz al-nafs supaya nyawa-nyawa manusia yang tidak bersalah tidak menjadi mangsa dalam keganasan dan kekejaman manusia yang jahat. Keganasan kanak-kanak dan pemerdagangan manusia juga akan mengakibatkan penjagaan akal hifz al-aql tidak dapat dipelihara. Hal ini kerana keganasan akan menyebabkan kesakitan fizikal dan mental kanak-kanak. Akibatnya mereka tidak dapat menjalani proses pelajaran dan pembelajaran yang sempurna apabila kanak-kanak ini disakiti dan mengalami trauma. Begitu juga dengan isu pemerdagangan manusia, data yang dikeluarkan oleh United Nation 2018, pada tahun 2016 kes pemerdagangan manusia diseluruh dunia melibatkan kanak-kanak perempuan adalah kedua yang terbesar iaitu sebanyak 23% manakala kanak-kanak lelaki adalah sebanyak 7% diseluruh dunia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Oleh itu, sekiranya dicampur kanak-kanak lelaki dan perempuan nilainya adalah 30% orang kanak-kanak diseluruh dunia ini menjadi mangsa kepada gelaja ini. Mangsa yang terdiri daripada golongan belia remaja tidak dapat belajar dan memperoleh ilmu pendidikan yang sepatutnya, maka gejala ini menyebabkan penjagaan akal tidak dapat dipelihara dengan baik. Seterusnya isu keganasan seksual yang berlaku juga akan menyebabkan objektif untuk menjaga keturunan hifz al-nasl tidak dapat dijaga dan dipelihara. Pada tahun 2014, majoriti mangsa pemerdagangan yang dikesan adalah wanita dan perempuan 71 peratus, dan kira-kira 28 peratus adalah kanak-kanak 20 peratus perempuan dan 8 peratus lelaki. Lebih 90 peratus daripada mangsa yang dikesan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual atau buruh paksa United Nation, 2018. Selain itu, gejala rasuah, kecurian dan pengelakan cukai akan menyebabkan perbelanjaan sesebuah negara mengalami kebocoran iaitu peruntukan tidak disalurkan pada tempat yang betul. Akibatnya peruntukan-peruntukan kepada sektor lain akan turut terjejas dan kualiti perkhidmatan kerajaan merosot akibat penyalahgunaan kuasa. Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun 2017 melaporkan Malaysia berada pada kedudukan 62 daripada keseluruhan 180 buah negara, dan naik satu anak tangga di kedudukan 61 pada tahun 2018. Dalam laporan tersebut, tahun 2017 Malaysia dikaitkan dengan isu skandal 1 Malaysia Development Behad 1MDB, di mana aset bernilai lebih Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 43 daripada US$700 juta telah dikesan masih berada di US, UK dan Switzerland Corruption Perception Index, 2018. Nilai ini sekiranya disalurkan kepada sektor-sektor lain dan diberi dalam pelbagai bentuk perkhidmatan awam kepada masyarakat nescaya lebih ramai akan mendapat manfaat dan dapat menjamin kehidupan rakyat yang lebih baik. Ini selaras dengan objektif maqāsid syariah untuk menjaga harta hifz al-māl. Apabila menjaga nyawa hifz al-nafs, menjaga akal hifz al-aql, menjaga keturunan hifz al-nasl dan menjaga harta hifz al-māl tidak dapat dipelihara maka secara tidak langsung penjagaan agama hifz al-dīn juga tidak dapat dipelihara. Agama dan nyawa seseorang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, tiada nyawa maka tiada juga agama. Sekiranya nyawa tidak dapat dipelihara maka akibatnya agama seseorang juga tidak dapat dijaga dan dipelihara. Malaysia merupakan antara negara yang terawal menyatakan persetujuan untuk bekerjasama dan menyokong UN 2030 Agenda for Sustainable Development Goals SDG atau Matlamat Pembangunan Lestari yang diperkenalkan oleh PBB sejurus selepas ia dilancarkan. Matlamat Pembangunan Lestari ini sememangnya selari dengan matlamat pembangunan negara Malaysia dan ia telah bermula sejak tahun 1970 lagi, yang memfokuskan untuk mengurangkan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, memberi akses kepada pendidikan dan penjagaan alam sekitar. Pada tahun yang sama juga, Malaysia telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru DEB yang bertujuan meneruskan lagi rancangan pembangunan lestari di Malaysia sehingga tahun 2020. Kini telah sampai kepada Rancangan Malaysia RMK ke-11 iaitu bermula 2016 sehingga 2020 yang bertemakan “Pertumbuhan Berpaksikan Rakyat” yang mengajak rakyat bersama-sama dalam usaha membangunkan negara dan mendapat manfaat daripadanya. RMK ke-11 berjalan selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari SDG. Bagi Matlamat Pembangunan Lestari SDG yg ke-16, Malaysia telah ditarafkat dikedudukan 55 daripada 176 negara dalam Indek Persepsi Rasuah dan dia kedudukan 40 daripada 193 buah negara seluruh dunia dalam Online Service sub-indeks dalam UN e-Government Development Index 2016. Seterusnya Malaysia telah menggariskan beberapa rancangan yang akan dilaksanakan bagi mencapai matlamat yang ke-16 iaitu meningkatkan tahap perkhidmatan awam untuk produktiviti, meningkatkan pengurusan projek untuk hasil yang lebih baik dan lebih cepat, menguatkan bakat pengurusan untuk perkhidmatan awam pada masa hadapan, meningkatkan servis penghantaran dengan masyarakat, menggariskan institusi sektor awam untuk produktiviti dan prestasi yang lebih tinggi serta memperkukuhkan pihak berkuasa tempatan untuk perkhidmatan berkualiti di peringkat tempatan. KESIMPULAN Islam mewajibkan negara dan rakyatnya untuk menjaga dan memelihara keamanan negara. Kewajipan ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah  Al-Ḥujurāt 49 10 Terjemahan Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ayat di atas menunjukkan asas kepada konsep persaudaraan dalam Islam yang menjadi tunjang kepada perpaduan antara kaum. Sekiranya terdapat individu yang bertelagah, maka individu lain perlu menjadi orang tengah untuk mendamaikan mereka yang bertelagah. Konsep ini juga boleh Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 44 digunakan dalam hubungan antarabangsa apabila terdapat negara yang bergaduh dan bersengketa, maka negara-negara jiran dan anggota lain perlu mainkan peranan sebagai pendamai dan orang tengah. Dalam konteks semasa, Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu PBB memainkan peranan sebagai pendamai dan juga pemberi hukuman kepada negara-negara anggotanya yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Selepas perdamaian dicapai, kita dianjurkan agar tidak menganiayai pihak atau negara yang memulakan pencerobohan, malah mengadilinya dengan seadil mungkin. Keamanan negara adalah kunci utama bagi pemeliharaan lima elemen maqāsid syariah iaitu menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta, serta menjaga keamanan negara adalah berada pada tahap keperluan maslaḥah darūriyyāt. Selain itu, maqāsid syariah juga mempunyai kaitan dan hubungan yang kuat dengan matlamat pembangunan lestari SDC yang dibangunkan oleh Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu PBB. Selain itu juga, negara yang aman akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam keadaan yang harmoni dapat menjalankan aktiviti ekonomi seharian dengan selesa dan menghasilkan output yang optimum. Akhirnya sektor ekonomi negara akan bertambah maju serta dapat meningkatkan pendapatan negara seterusnya pendapatan tersebut dapat membangunkan negara dengan baik. Oleh itu, semua pihak bermula daripada individu, masyarakat serta kerajaan harus memainkan peranan penting dalam usaha memelihara dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan negara. Justeru kajian ini mencadangkan lebih banyak lagi kajian-kajian yang dapat mengaitkan dan menghubungkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam dengan kajian-kajian kontemporari dan semasa lebih-lebih lagi yang telah diterima oleh seluruh negara dalam semua bidang disiplin ilmu. Antara prinsip-prinsip yang boleh dijadikan landasan kajian adalah seperti prinsip maqāsid syariah, prinsip wasatiyyah dan prinsip rahmatan li al-ālamin. Kajian seperti ini adalah sangat penting kerana ia dapat memberi pendedahan kepada masyarakat awam Islam dan bukan Islam di dalam negara mahupun luar negara bahawa Islam telah menyediakan garis panduan terhadap isu-isu semasa ini dan dapat mengetahui kaedah yang ada dalam Islam. Malah menjadi tanggungjawab penyelidik Muslim untuk mengetengahkan ajaran Islam itu sendiri kepada masyarakat keseluruhannya supaya dapat menjadikan ilmu Islam yang abstrak kepada yang lebih praktikal. Penghargaan Artikel ini merupakan hasil penyelidikan di bawah Geran Penyelidikan University of Malaya Grand Challenge yang bertajuk “THE ROLE OF PEACE TOWARDS ECONOMICS AND POLITICAL STABILITY” GC001D-15HNE. Penyelidik merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Universiti Malaya yang telah memberi peruntukan dan membiayai penyelidikan ini. Rujukan Abdul Aziz Bari. 2009. Maqāsid al-Syariah dan penafsiran perlembagaan Malaysia, dalam Hamidi Abdul Ghani dan Nurul Akma Mohamed ed, Maqāsid Syariah Dalam Pentadbiran Negara Kota Bharu Kolej Universiti Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS, 79-85. Ali Jarishah. 1991. Al-Mashru’iyyah al-Islamiyyah al-Ulya. Mesir Dar al-Wafa’. Abdul Rahman Ibrahim. 2011. 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Ashmawi, Muhammad Sa’id. 1996. Al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-qanun al-misri. Mesir Maktabah Madbuli al-Saghir. Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 45 Al-Durainī, Fatḥi. 1987. Khasāis al-tashrī al-islāmi fi al-siyāsah wa al-ḥukm. Beirut Al-Mahād al-Alami li al-Fikr al-Islāmi. Al-Fāsi, Ilāl. 1993. Maqāsid al-sharīah al-islāmiyyah wa makārimuha. Tunisia Dār al-Gharb al-Islāmi. Al-Ghazāli, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. 1937. Al-Mustaṣfa min ilm al-uṣūl. Kaherah Al-Maktabah al-Tijāriyyah. Al-Jalālayn, Jalal al-Din al-Maḥallī. 2001. Tafsīr al-jalālayn. Kaherah Dār al-Hadith. Al-Jurjāni, Ali Ibn Muhammad. 1984. Al-Ta’rīfāt. Beirut Dār al-Kitāb al-Arabi. Al-Munawi, Abd al-Rauf. 1972. Faiḍ al-qadīr sharah al-jamī’ al-ṣaghīr. Beirut Dār al-Ma'rifah. Al-Qaraḍawi, Yūsuf. 2009. Fiqh al-jihād. Kaherah Maktabah Wahbah. Al-Qurṭubī, Abi ʻAbd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr tahqiq Abd Allah Al-Tarākī. 2006. Al-Jāmiʻal-aḥkām al-qur’ān. Beirūt Muassasah al-Risālah. Al-Raisūnī, Ahmad. 1995. Nazariyyat al-maqāsid inda al-imām al-Shātibi. Riyadh Al-Dār al-Alamiah li al-Kitāb al-Islāmi. Al-Razi, Abi Bakr Muhammad Shamsuddin. 2010. Mukhtar al-Sihah. Damsyiq Dār al-Fayha Al-Sayid Sābiq. 1999. Fiqh al-sunnah. Kaherah Al-Fatḥu li al-Ilāmi al-Arabi. Al-Syātibi, Abu Ishāq. 1997. Al-Muwāfaqāt fi usūl al-sharīah. Beirut Dār al-Marifah. Al-Yūbī, Muhammad Said. 1998. Maqāsid al-sharīah al-islāmiyyah wa alāqatuha bi al-adillah al-shariyyah. Riyadh Dār al-Hijrah. Al-Zuhailī, Wahbah. 1996. Usūl al-fiqh al-islāmi. Damsyiq Dār al-Fikr. Baker, D. 2007. The Economic Impact Of The Iraq War And Higher Military Spending. Washington Centre for Economic and Policy Research. Basedau, M. dan Lay, J. 2009. Resource curse or rentier peace? The ambiguous effects of oil wealth and oil dependence on violent conflict. Journal of Peace Research, 466, 757-776. Bialer, U. 1999. Oil and the Arab-Israeli conflict, 1948-1963. United Kingdom Macmillan. Bunuh diri bimbang dirogol tentera Syria. Harian Metro. 2016. Boleh dilayari . Dicapai pada 12 Mac 2018 Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Kamus dewan. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2000. Kamus dewan Edisi ketiga. Kuala Lumpur Dewan Bahasa Dan Pustaka. Drake, D., & Kelly, D. 2009. Intellectuals and war. Journal of War and Culture Studies, 21, 5-16. Feri Fadli Rizki. 2013. Serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq Untuk kepentingan mengusai minyak. Jurnal Administrasi Negara, 2 1, 54-66. Fransen, S., Vargas-Silva, C., & Siegel, M. 2018. The impact of refugee experiences on education Evidence from burundi. IZA Journal of Development and Migration, 81,6 Hailani Muji Tahir. 2009. Māqasid Syariah dalam pengurusan ekonomi, kewangan dan pembangunan negara, dalam Hamidi Abdul Ghani dan Nurul Akma Mohamed ed, Māqasid Syariah Dalam Pentadbiran Negara. Kota Bharu Kolej Universiti Antarabangsa Sultan Islamil Petra KIAS, 28-60. Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 46 Hasan Haji Ahmad. 1999. Māqasid Syari’yyah Konsep dan pengaruhnya dalam pembentukan hukum, dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Azahari ed, Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun. Kuala Lumpur Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Highest death toll from wars, Guinness World Boleh Layari Dicapai pada 12 November 2019 Hoenig, T. 2018. The Effect of Conflict on Education Evidence from Sierra Leone. MPRA Paper. 1-23. Hugh Mosley, The Arms Race Economic and Social Consequences Lexington, MA Lexington Books, 1985. Ibn Manzūr, Muhammad. Lisān al-arab. Beirut Dār Sadir. Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Ilām al-muwaqqiīn. Kaherah Idaran al-Tibāah al-Muniriyyah. Institute for Economics and Peace. 2015. Economic consequences of war on the economy. Institute for Economics and Peace. Boleh dilayari Dicapai pada 2 April 2018 Ismail Sualman. 2019. Isu sensitif ancam keselamatan. Sinar Harian. 2019. Boleh layari . Dicapai pada 11 November 2019 Jasser Auda. 2007. Maqāsid al-shari’ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach. London The International Institute of Islamic Thought. Kenneth E. Boulding, The Economics of Peace New York Prentice-Hall, 1945. Leitenberg, M. 2006. Deaths In Wars And Conflicts In The 20th Century. Cornell Cornell University. Lyons, J. 2009. The House Of Wisdom How The Arabs Transformed Western Civilization. London Bloomsbury. Madrick, J. 2013. Is war good for the economy? Huffington Post. Boleh dilayari htm. Dicapai pada 12 Mac 2018 Maurice, F. D. 1847. The Religions Of The World And Their Relation To Christianity. London J. W. Parker. Mustafa Shalabi, Muhammad. 1981. Ta’līl al-aḥkām. Beirut Dār al-Nahdah al-Arābiyyah. Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya- UN official. 2016. BBC News. Boleh dilayari . Dicapai pada 12 Mac 2018 Natasha, B. C., Denov, M., Fraser, S. & Bilotta, N. 2017. The nexus of war, resettlement, and education War-affected youth’s perspectives and responses to the quebec education system. International Journal of Intercultural Relations, 60, 160-168. Paley, W. 1831. The works. Edinburgh Peter Brown. Pencerobohan Lahad Datu catat sejarah hitam negara. 2013. Sinar Harian. Boleh dilayari . Dicapai pada 20 Februari 2018 Prideaux, H. 1697. The True Nature Of Imposture Fully Displayed In The Life Of Mahomet. London W. Nicholson. Rafael, T. S., Brandon, P. & Hart, M. 2018. War and economy. Rediscovering the eighteenth-century military entrepreneur. Business History, 601, 4-22. Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman / UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies. vol. 7, 2020 pp. 33- 47 Page 47 Rohingya face Myanmar 'ethnic cleansing' UN official. 2016. Al-Jazeera. Boleh dilayari . Dicapai pada 12 Mac 2018 Rudolf Von Jhering 2001. Law as a means to an end DerZweckimRecht, terjemahan Isaac Husik. New Jersey The Lawbook Exchange. Sayid Qutub 1993. Al-Salām al-ālamī wa al-Islām. Kaherah Dār al-Shurūq. Stiglitz, J. 2008. The $3 trillion war. New Perspectives Quarterly, 252, 61–64. Stubbe, H. 1911. An Account Of The Rise And Progress Of Mahometanism, With The Life Of Mahomet. London Luzac & Co. Tyler, J. P. 2014. Education, the politics of resilience, and the war on youth A conversation with Brad Evans. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 363, 193-213. United Nation. 2015. Sustainable development goals. Dicapai daripada laman sesawang United Nation Dicapai pada 23 Mei 2019 United Nation. 2018. The Sustainable Development Goals Report. New York United Nation. UNODC. 2018. Global Report on Trafficking in Persons 2018. Vienna United Nations Publication. Vally Koubi 2005, “War and Economic Performance,” Journal of Peace Research 421, 67–82. Wanita Syria jadi mangsa rogol. 2013. Utusan Online. Boleh dilayari . Dicapai pada 15 Mei 2018 World Bank. 2017. The Toll of War The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria. World Bank. Boleh layari . Dicapai pada 2 April 2018 580 maut sebulan di Syria sepanjang 2018. Berita Harian Online. 2019. Boleh layari . Dicapai pada 11 November 2019 ... The above elements are important indicators in the development of the character and identity of the people who embody Islamic patriotism . In another study, Adenan and Ab Rahman 2020 debated "National Security from the Perspective of Sharia Maqāsid", it gives an impression of continuity between patriotism and Sharia maqāsid. A country that is in a state of insecurity, such as insecurity due to war, terrorist invasion, rebellion and others that have a significant impact on the country will cause the preservation of life hifz al-nafs of individuals to be affected which is one of the maqāsid sharia. ...... These two examples clearly show that religious care cannot be preserved when there is war and insecurity. Muslims are denied the right to worship and practice their religion in peace and freedom Adenan & Ab Rahman, 2020. ...The neglect of the value of patriotism among Malaysians, especially the younger generation today raises the issue of insulting the Islamic religion and the institution of the constitutional monarchy has been increasing over the past few years, followed by insulting the national coat of arms, the issue of Jawi writing and the act of putting the Malaysian flag upside down by irresponsible individuals. Therefore, the purpose of this study was to identify the elements of Islamic patriotism found in previous studies. This study used a qualitative method based on the concept of SLR Systematic Literature Review. The results showed that there are several elements of Islamic patriotism that have been established in past studies either referring to the perspective of the Quran, the Sunnah and Islam in general. Therefore, these elements are important indicators in the development of a model and module of Islamic patriotism, this is because Islam which is inclusive can be applied universally to its diverse and multiracial people. In conclusion, patriotism is an important mechanism in ensuring harmony and unity among Malaysians, because of the existence of the Pillar of the Nation principle as a guide and method in safeguarding the common good of the country.... The above elements are important indicators in the development of the character and identity of the people who embody Islamic patriotism . In another study, Adenan and Ab Rahman 2020 debated "National Security from the Perspective of Sharia Maqāsid", it gives an impression of continuity between patriotism and Sharia maqāsid. A country that is in a state of insecurity, such as insecurity due to war, terrorist invasion, rebellion and others that have a significant impact on the country will cause the preservation of life hifz al-nafs of individuals to be affected which is one of the maqāsid sharia. ...... These two examples clearly show that religious care cannot be preserved when there is war and insecurity. Muslims are denied the right to worship and practice their religion in peace and freedom Adenan & Ab Rahman, 2020. ...... Sekiranya semua negara di dunia ini aman dan harmoni, maka hubungan antarabangsa dan global juga secara tidak langsung akan tenang, harmoni dan aman. Oleh itu, bagi mendapatkan keamanan dunia, ia bermula dengan keamanan diri individu yang boleh diperoleh dengan menghayati nilai-nilai akhlak mulia Faezy & Asmak, 2020. Ini termasuklah mengekalkan keamanan dan keharmonian antara sesama sendiri dalam konteks hubungan etnik serta pengalaman interaksi di sekolah. ...Abstrak Sustainable Development Goals SDGs atau Matlamat Pembangunan Mampan dilancarkan dalam Perhimpunan Agung PBB pada tahun 2015. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan mampan bersifat holistik menjelang tahun 2030 ke arah kesejahteraan masyarakat global. Prinsip SDGs adalah 'Leave No One Behind' dengan 17 matlamat utama. SDGs penting untuk dilaksanakan kerana ia berpaksikan hak-hak asasi manusia yang menjurus kepada pembangunan sosial, ekonomi dan persekitaran. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan kaitan secara umum di antara dua matlamat SDGs iaitu matlamat pendidikan matlamat ke-4 dan matlamat keamanan matlamat ke-16 dengan aspek hubungan etnik rentas agama dan budaya dalam kalangan pelajar. Penelitian adalah secara kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis kandungan beberapa penulisan dan kajian berkaitan. Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau pengalaman interaksi pelajar di sekolah dalam aspek hubungan etnik rentas agama dan budaya menggunakan kaedah kuantitatif. Data dianalisis dengan teknik SPSS terhadap soal selidik yang dijawab oleh 207 orang peserta kajian bagi membolehkan pengkaji memahami dengan lebih mendalam terhadap isu yang dikaji. Dengan adanya kajian ini, satu penelitian awal terhadap signifikasi hubungan etnik rentas agama dan budaya dalam kalangan pelajar di sekolah dapat dihasilkan menerusi... Contohnya adalah kewajipan keluar berperang mempertahankan Islam bagi mereka yang memenuhi syarat-syaratnya dan mendapat arahan daripada pemerintah. Walaupun peperangan itu boleh membawa kepada terkorbannya jiwa dan kerosakan harta benda, namun kewajipan memelihara agama wajib didahulukan daripada perkara-perkara lain Faezy & Asmak, 2020. ...Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah MS 1900 dilaksanakan di pelbagai sektor di Malaysia termasuklah sektor perkhidmatan awam, korporat, perkilangan, perhotelan, penjagaan kesihatan, pengajian tinggi, agensi pentadbiran Islam dan pusat zakat. Objektif penyelidikan ini adalah untuk mengkaji pencapaian Maqasid Syariah melalui pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah MS 1900. Institusi yang dipilih untuk kajian ini ialah Pusat Zakat Melaka. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan informan yang terdiri daripada pihak pengurusan dan para pegawai yang terlibat dengan pelaksanaan MS 1900. Hasil kajian menunjukkan pelaksanaan MS 1900 telah membantu pencapaian Maqasid Syariah iaitu memelihara kepentingan masyarakat melalui pemeliharaan iman, nyawa, akal, keturunan dan harta. Hasil kajian ini telah menyumbang kepada pembangunan ilmu berkenaan dengan pelaksanaan Sistem Kualiti Berasaskan Syariah dalam membantu pencapaian Maqasid Syariah di studies suggest that displacement is one of the channels through which conflict impacts schooling outcomes. However, there is scarce evidence on this impact for those who are displaced internationally refugees. We use data from Burundi, a country which experienced large-scale conflict-led emigration and substantial post-war refugee return, to explore differences in schooling outcomes between returnees, defined as individuals who were displaced to a neighbouring country and later returned home, and stayees, defined as individuals who never left the country during the conflict those who were never displaced and those who were only displaced internally. Our results suggest that, controlling for pre-war characteristics and cohort effects, returning refugees are more likely to have finished primary school than their contemporaries who never left the country. We also find that an additional year spent as a refugee while of schooling age is associated with a four to six percentage point increase in the likelihood of finishing primary school. JEL Classification F22, D74, I25The detrimental effects traditionally assigned to warfare in the development of pre-industrial economies have obscured the prominent role that military entrepreneurs played in economic development in this period. Historiography minimises the extent to which war and the concomitant strengthening of the central state provided a whole new range of opportunities for capital investment, a tendency that has been strengthened by the paradigm of Redlich’s decline of the soldier-entrepreneur’ and the technological determinism of the debate on the Military Revolution among others. The aim of this introduction is to look into the background of this relative lack of interest and to reaffirm the mutual dependence of eighteenth-century state-formation and the business of 'resource curse' hypothesis claims that abundance in natural resources, particularly oil, encourages especially civil war. Natural resources provide both motive and opportunity for conflict and create indirect institutional and economic causes of instability. Contrarily, the theory of the rentier state - largely neglected in the study of peace and war in this respect - suggests that regimes use revenue from abundant resources to buy off peace through patronage, large-scale distributive policies and effective repression. Consequently, such rentier states would tend to be more stable politically and less prone to conflict. These two theories thus imply ambivalent effects of resource abundance on conflict proneness. This article presents part of a solution to this apparent puzzle for the case of oil-producing countries. The key argument is that both resource wealth per capita and resource dependence need to be taken into account, since only the availability of very high per capita revenues from oil allows governments to achieve internal stability. The empirical analysis supports this hypothesis. The findings of multivariate cross-country regressions indicate a U-shaped relationship between oil dependence and civil war onset, while high resource wealth per capita tends to be associated with less violence. The results of a macro-qualitative comparison for a reduced sample of highly dependent oil exporters are even more clearcut. Using the same reduced sample, we find that oil-wealthy countries apparently manage to maintain political stability by a combination of large-scale distribution, high spending on the security apparatus and protection by outsiders. Compared to oil-poor countries and in contradiction to the rentier state theory, the institutions of oil-wealthy countries do not seem to be particularly characterized by patronage and Denison MauriceThe Religions of the World and Their Relations to Christianity 1847 derives from a series of eight lectures by the renowned theologian and political radical F. D. Maurice 1805–1872. They were given in a series established by Robert Boyle in 1691 as a stipulation of his will and intended 'for proving the Christian Religion against notorious Infidels'. Maurice both abides by and transforms this charge, examining 'the great Religious Systems … not going into their details … but enquiring what was their main characteristical principle.' In this important early work of comparative religious scholarship, Maurice investigates the theological foundations of the major world religions - Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism and Judaism - as well as what he calls the 'defunct' faiths of ancient Greek, Rome, Egypt, Persia and Scandinavia. The resulting text is a rich work of theological enquiry and a valuable testament to a central nineteenth-century religious article examines the realities of war-affected youth living in Quebec, Canada, and in particular, their experiences and responses to education upon resettlement. In our qualitative study, using both in-depth interviews and focus groups, we queried 22 young people affected by war. Our thematic analysis describes the challenges youth faced in school after having experienced war-related trauma and migration. Despite existing international and national education frameworks, education policies and provisions are largely lacking and ill-equipped to support refugees’ unique needs. Youth felt that teachers and support staff tended to overlook young people’s pre-migratory lives, as well as post-migratory realities. To facilitate resettlement, war-affected refugee youth sought connections beyond school – in the form of peers, surrogate families, or community members from the same country of origin. These non-formal educational supports demonstrate youth’s agency, illustrating high bonding social capital. To support youth at the nexus of war, resettlement, and education, our findings point to the need for greater consideration of both pre-and post-migratory experiences, as well as for increased bridging and social capital to strengthen the linkages across student-school-community in ways that both build upon and respond to the strengths and challenges of war-affected children. Vally KoubiI study the consequences of interstate wars for economic growth in a large cross section of countries during the period 1960-89. I find that cross-country differences in economic growth are systematically related to the occurrence and the characteristics of war. In particular, post-war economic performance is positively related to the severity and the duration of war. Moreover, these growth-enhancing effects vary negatively with a country's level of economic development. Both of these findings suggest that "Phoenix" type of factors as suggested by Organski and Kugler are present not only in global, highly destructive, technology creating wars but also in smaller, interstate conflicts.

contoh asas kesejahteraan dan keamanan